Medan butuh sosok Guru Patimpus

Kota Medan, kota urutan ketiga terbesar di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya ini memasuki usia 421 tahun pada Jumat (1/7).

Mungkin tak banyak orang yang mengetahui sosok dibalik berdirinya Kota Medan. Adalah Guru Patimpus Sembiring Pelawi yang mendirikan cikal bakal kota ini pada tahun 1590. Ia dilahirkan di Aji Jahe, satu nama desa di Kabupaten Karo.

Dalam masa perantauannya, Guru Patimpus menelusuri aliran Sungai Lau Biang, menuju ke satu bandar di hilir dan mendirikan kampung di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura, yang dinamainya dengan Medan.

Setelah beberapa lama bermukim di sana, dia menikah dengan seorang putri dari Pulau Brayan yang merupakan keturunan anak Panglima Deli bermarga Tarigan. Menurut cerita, di kampung ini dulunya banyak orang sakit dan dengan kesaktian yang dimilikinya, Patimpus berjasa mengobati orang-orang sakit tersebut.

Menurut analis sejarah dari Universitas Sumatera Utara (USU), Budi Agustono mengatakan, sejarah berdirinya kota Medan tentu saja bermula saat Guru Patimpus membuka kampung Medan yang semula dalam bahasa Karo artinya sembuh dan baik dari penyakit.

Dijelaskannya kepada Waspada Online, “Di kampung itu dulu banyak orang meninggal dunia karena terserang penyakit kusta. Di situlah Guru Patimpus berjasa dengan mengobati orang-orang sakit sehingga selamat dari kematian,” ungkapnya, hari ini.

Pada saat itu, sosok Guru Patimpus dikagumi dan dijadikan sebagai pemimpin rakyat yang dikenal dengan Pengetua Adat atau Kepala Suku, karena banyak melakukan peranan di tengah-tengah masyarakat dalam kehidupan sosial. Kepemimpinan Guru Patimpus diketahui multi fungsi, bisa sebagai penasehat, menyembuhkan orang sakit, melindungi masyarakat, mengayomi warga dari keterasingan sosial.

Ia menambahkan, berbeda dengan kepemimpinan kepala daerah sekarang ini, yang hanya tahu menindas dan mengeksploitasi rakyat untuk kepentingan dirinya sendiri. Rakyat dijadikan objek, sehingga proses ini yang menyebakan terciptanya hubungan transaksional. ”Contohnya, Gubernur Sumut nonaktif kita, Syamsul Arifin terlibat kasus korupsi, begitu juga dengan Wali Kota Medan, Rahudman Harahap dalam kasus yang sama,” katanya.

Tidak mengherankan kepemimpinan sekarang ini sangat kering dan tidak mampu memberikan makna apa-apa terhadap rakyat. Kepemimpinan multi fungsi seperti Guru Patimpus memilik peran berdimensi banyak. Dia tidak hanya sebagai pemimpin masyarakat, tetapi juga dia menjadi tempat bertanya banyak rakyat, karena itu orang-orang yang semacam ini mempunyai pengakuan untuk menyebarkan kebaikan di masyarakat.

“Kita haus dengan sosok kepemimpinan Guru Patimpus,” ujar Budi Agustono.

Untuk itu kata Budi, yang paling utama dibenahi adalah kasus korupsi di kota Medan. Korupsi sangat membahayakan, menghancurkan moralitas masyarakat dan berdampak memiskinkan masyarakat Kota Medan. Karena itu lembaga-lembaga independen harus mengontrol penyelenggaraan kekuasaan di Kota Medan. Supaya dana-dana yang seharusnya untuk rakyat tidak dirampas oleh penguasa lokal.

Bukan itu saja, pelayanan publik di Medan juga dinilai belum merata dan terkesan masih pandang bulu. Seperti pengakuan Dewi Silaen (36), warga Jalan Ngalengko, Lorong Toba, Medan Perjuangan. Ibu tiga anak ini mengaku kerap mendapat kesulitan setiap berurusan dengan perangkat kelurahan. Bahkan, karena terkesan mendapat diskriminasi, ia pun tidak berani bertanya pada orang kelurahan.

“Saya kalau ada apa-apa tanya dulu sama kawan atau orang yang ada di kelurahan. Nggak berani tanya langsung sama orang kelurahan,” ujarnya kepada Waspada Online.

Menurutnya, sikap orang kelurahan yang tidak ramah menjadi penyebabnya. “Gimana ya, kesannya memang orang seperti kami ini tidak dipandang,” ungkapnya.

Dia berharap, di hari jadi Kota Medan ke 421 ini, Medan semakin baik dan lebih adil kepada semua warganya. “Adillah, jangan yang kaya saja dilayani, yang miskin dinjak-injak. Bantu dan perhatikanlah kami yang miskin ini,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK), Farid Wajdi menuturkan, Kota Medan seperti kehilangan denyut dan lesu kekurangan darah. Insfrastruktur dan pelayanan publik rusak parah. Infrastruktur buruk tidak hanya jalan, taman, drainase, sampah, sekolah, dan pasar yang semrawut juga soal banjir. Pelayanan birokrasi publik juga rusak parah. KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran harusnya gratis, justru harus bayar untuk mendapatkannya.

Penyalahgunaan administrasi birokrasi dan malapraktik pelayanan publik terjadi di mana-mana. Semakin lama, hak publik makin terpingggirkan. Masyarakat sebagai konstituen bakal makin dieksploitasi. Hak-hak publik untuk dapat perlindungan pemerintah dan politisi makin sulit diakses. Semua kebijakan bakal lebih terasa nuansa balutan politisnya.

Atas dasar itu, masyarakat harus jeli dan cerdas dalam melindungi diri sendiri. Masyarakat harus lebih sensitif dan selektif dalam menyikapi setiap perilaku birokrasi. Kolaborasi dan konspirasi penguasa dan penguasa bakal lebih banyak mengorbankan kepentingan warga.

“Warga tidak boleh terlena dan mulailah bertanya, betulkah para pemimpin melayani rakyat dan peduli? Untuk itu warga harus lebih kritislah,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Walikota Medan, Rahudman Harahap mengatakan, ada beberapa syarat utama menuju pembangunan kota. Diantaranya, kepemimpinan dan prilaku birokrasi harus kuat dan tangguh melayani, dilanjutkan dengan partisipasi dan komunikasi serta pembiayaan dan koordinasi dari sektor publik yang notabene APBD/APBN dan terakhir adalah indikator infrastruktur. Jika empat syarat utama terpenuhi maka kota Medan bisa terwujud menjadi kota bermartabat serta memiliki harga diri.

Sumber: http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=203215%3Amedan-butuh-sosok-guru-patimpus&catid=77%3Afokusutama&Itemid=131

About karobukanbatak

Suku Karo adalah suku asli yang mendiami Dataran Tinggi Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi, Kota Medan, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Nama suku ini dijadikan salah satu nama kabupaten di salah satu wilayah yang mereka diami (dataran tinggi Karo) yaitu Kabupaten Karo. Suku ini memiliki bahasa sendiri yang disebut Bahasa Karo. Suku Karo mempunyai sebutan sendiri untuk orang Batak yaitu Kalak Teba umumnya untuk Batak Tapanuli. Pakaian adat suku Karo didominasi dengan warna merah serta hitam dan penuh dengan perhiasan emas.
This entry was posted in Opini and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s